Catatan Seputar Pilpres

Penguasa dinegara manapun dan dengan sistem pemerintahan apapun di dunia ini mempunyai kecenderungan ubtuk mempertahankan status quo demi mengamankan dan melangggengkan kekuasaannya. Dalam Konteks Indonesia praktik tersebut sudah mulai berjalan sejak jaman kerajaan-kerajaan Nusantara, ORde Lama, ORde BAru, sampai sekarang jaman orde yang paling baru.

Presiden Soekarno, Bapak bangsa mengintervensi parlemen sehingga muncullah wacana tentang Presiden seumur hidup, sehingga seolah-olah wacana tentang Presiden seumur hidup itu murni muncul dari Parlemen. Di tingkat massa rakyat wacana itu kemudian menjadi sebuah hal yang bisa diterima, lagipula Soekarno masih disepakati oleh mayoritas rakyat untuk tetap memegang kendali Negara yang sedang be-revolusi.

Sampailah kita pada era pemerintahan Soeharto. Inilah fase tergelap dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Depolitisasi dan demobilisasi massa dipraktikkan secara besar-besaran dan gila-gilaan. Semua kekuatan kritis massa diberantas sampai ke akar-akarnya, oraganisasi, lembaga maupun individu yang berseberangan jalan dengan penguasa dinamai sebagai OTB, KOMUNIS dan “cap” yang terkesan seram, maklumlah ketakutan terhadap faham komunisme (komunisto phobia) telah begitu dalam merasuk ke dalam jiwa rakyat Indonesia. Menggunakan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan ideologi developmentalismenya Soeharto berhasil memenangkan pemilihan presiden selama 6 periode berturut-turut. Sungguh rakyat tidak pernah tahu bagaimana regulasi dan mekanisme pemilihan presiden selama 6 periode tersebut karena pemilihan presiden dilaksanakan di tingkat parlemen dan bersifat elitis. Bukankah MPR adalah lembaga tertinggi Negara dan merupakan manifestasi perwakilan rakyat, jadi kalaupun pemilihan presiden tersebut dilaksanakan oleh anggota DPR-MPR bukankah itu merupakan cerminan dari kehendak rakyat? Selama 32 tahun kita hidup dalam logika yang demikian itu. Selama 32 tahun praktik berdemokrasi ala Soeharto begitu lekat dengan rakyat Indonesia hingga akhirnya rakyat lupa akan hak-haknya di wilayah politik, hukum, Budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan seperti yang termaktub di dalam UUD 1945.

Pemilihan Umum (singakatan ORde BAru: PEMILU) 1999 pun tiba, langkah Megawati Soekarno Putri menuju Singgasana Kepresidenan terjegal oleh kelompok yang menamai dirinya poros tengah yang dikomandoi oleh Amien Rais (Katanya sih Bapak Reformasi), Megawati yang mendapatkan simpati massa akibat tekanan dari penguasa dan massa pro Soerjadi pada tahun 1996 Dengan PDI Perjuangannya b erhasil mengumpulkan suara terbanyak dalam pemilihan umum 1999, tapi langkahnya menuju singgasana kepresidenan harus tertunda karena yang berhasil mendudukinya adalah Abdurrahman Wahid, Sementara Megawati hanya berhasil menjadi wapres. Tapi akhirnya Gus Dur pun harus tergusur dari kursi empuknya. Megawati pun secara otomatis naik menjadi Presiden setelah menunggu selama 3 tahun. Karena trauma dengan kenyataan pahit pada pemilu 1999, Megawati pun mulai membuat movement-movement politik. Agaknya Megawati ingin mendapatkan simpati pemuda revolusioner, hal ini dapat dilihat melalui pembebasan Tapol semacam Budiman Sudjatmiko, Garda Sembiring, Dita Indah Sari dan pembersihan nama mantan anggota PKI serta pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Lalu, movement politiknya Megawati memunculkan wacana pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Megawati cukup percaya diri dengan popularitasnya di tingkat massa akar rumput, tapi apa yang terjadi? Megawati kembali gagal, kali ini yang menggagalkan ambisinya adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Agaknya lagu Iwan Fals yang liriknya berbunyi “Tak peduli perwira, Bintara atau Tamtama, serdadu, tetap sedadu,” tidak hanya berlaku bagi tentara tapi bagi penguasa juga. Semua penguasa tetap sama. Jauh-jauh hari sebelum pemilu 2009 lembaga penyelenggara Pemilu menetapkan Electoral Threshold dan parliamentanyary Threshold (jujur, sebenernya aku gak mudeng artinya ini apa) dan persyaratan 25 % persen perolehan suara bagi partai yang berhak mengajukan pasangan capres-cawapres. Syarat-syarat ini mungkin terlalu berat untuk dipenuhi oleh partai politik karena harus bertarung dengan 43 partai lainnya. Bila melihat kondisi sekarang ini, Selain Partai Demokrat (PD) belum ada parpol yang berhasil mengumpulkan suara sebanyak 25 persen itu. Artinya apa? Artinya adalah, mungkin hanya akan ada satu pasangan tunggal yang berhak maju dalam pemilihan pilpres mendatang. Inilah wacana yang kemudian muncul setelah melihat hasil perolehan sementara yang dikeluarkan oleh KPU. Wacana ini tak pernah terpikirkan (sebenarnya sih terpikirkan oleh mereka) untuk diantisipasi sebelumnya karena baik di dalam UUD 1945 maupun UU Pilpres hanya mengatur tentang pemilihan Presiden yang diikuti oleh minimal dua (2) pasangan capres-cawapres.
Tentu saja wacana tentang calon tunggal ini akan mengundang polemic yang berkepanjangan dan tidak akan pernah mencapai kata sepakat dari partai-partai peserta pemilu. Bila situasi tersebut terjadi, maka akan ada kekosongan kekuasaan. Tentu saja situasi ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada kekosongan kekuasaan satu detikpun. Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka bila wacana pasangan tunggal tersebut tidak bisa diterima oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) maka telah terpenuhi sebuah prasyarat konstitusional tentang kegentingan yang memaksa yang diisyaratkan UUD 1945 untuk dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Entah disengaja atau tidak, tapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh sebuah partai politik agar dapat mengajukan calon di pilpres mendatang, nyata-nyata menguntungkan penguasa. Karena, celah ini bisa dimanfaatkan untuk melegalisasi wacana pasangan (calon) tunggal dalam pilpres 2009 melalui perppu tersebut. Tapi, mari kita berharap, semoga saja kewenangan penguasa (baca presiden) untuk mengeluarkan perppu dipakai bukan untuk melegalisasi pasangan tunggal tersebut, tetapi dipakai untuk merevisi UU Pilpres itu sendiri, misalnya, semua parpol yang lolos dan memenuhi Parliamentary Threshold diperbolehkan untuk mengajukan pasangan capres-cawapres.

Read More

diatas ranjang jaman, yang kuberi nama waktu, kurebahkan sejuta puisi yang kuhidupi dengan hembusan nafas seribu dewa yang kutawan di penjara kata. puisiku tersayat, terajang, tercabik-cabik berserakan oleh keangkuhan tatapmu yang kau namai cinta. seekor binatang melata menjulurkan lidah yang bercabang dua menari atas kepalamu, aku namai itu kelicikan tapi kau menamainya kasih sayang, ah..... kasih sayang yang menipu kataku.
Mengapa sepedih ini? lebih pedih dari sayatan silet di kulit wajah para jenderal di lubang buaya yang sampai sekarang tak jelas siapa pelakunya. puisiku terjerang hingga melampaui titik didih, kau rebus baur dengan segala kecurangan angin kemarau yang berat dan kering, membawa-bawa debu mengotori mata hatiku hingga yang bisa kulihat hanyalah kekotoran yang itu-itu juga.
Di utara musim semi mulai menumbuhkan pucuk-pucuk muda daun pohon willow, kembang-kembang yang menggigil semasa butir-butir salju berguguran menutupi ranting-ranting kecil yang gemetaran kini mulai bersemi, merekah menebar jutaan aroma yang tak terdeskripsikan, hanya indera penciuman yang mampu menjabarkan segala macam bau-bauan yang lewat melalui sistem sensornya. tapi puisiku tetap terebus bersama debu dan kotoran yang sengaja kau tebarkan di atas masakan yang rasanya pasti sudah tidak enak lagi.
Lelahnya, aku harus berpura-pura hitam ketika kau hitam dan berlagak suci ketika kau berubah putih, perubahan yang sama sekali tak pernah kuharapkan dan kuinginkan, tapi atas nama cinta kau bebas membuat semuanya ternoda dan mengendarai hati, jiwa dan pikiranku ke tempat parkir yang kau kehendaki.
Di sinilah aku sekarang, di atas ketinggian kata-kata jiwa yang selama ini terbungkam paksa. lalu sejuta puisiku jaga dari tidurnya yang sebenarnya tidak nyenyak dan dia berkata kepadaku Padove ti puerta il cuero, pergilah ke mana hati membawamu.

Read More

Senja Jingga di Atas Langit Jakarta


Senja jingga memerah saga
Menyemburat, bentuk rupa-rupa
Tak cukup sejuta sajak dituliskan
Mengenang mereka yang terlumpuhkan paksa

Senja jingga di atas langit Jakarta
Satu cita-cita, satu Indonesia
Satu jiwa, satu Bangsa
Senja jingga mengelam dalam kepulan asap bakaran ban bekas
Senja jingga mengelam dalam serbuan gas air mata
Yang terhadang meradang
Yang tertembak tak sempat mengerang
Tangan kiri terkepal di dada
Seakan berkata, “Aku cinta Indonesia”

Senja jingga memerah saga
Kita punya cita-cita
Satu Indonesia, tetap merdeka
Tak ada tirani, tak ada tangan besi
Satu jiwa, satu Bangsa
Tak ada senjata terarah pada anak negeri

Senja jingga di atas langit Jakarta
Hiruk-pikuk peristiwa tercecer di kolom surat kabar
Semacam cerita pelengkap secangkir kopi di minggu pagi
Wahai…
Betapa laju menit berlari menyelinap ke dalam pedalaman lupa
Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
Seakan tak pernah ada dalam penanggalan
Hilang meruap serupa angin
Seperti pemuda yang belum dipulangkan
Betapa laju menit berlari menyelinap kedalam pedalaman lupa
Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
Tak ada lagi dalam penanggalan
Tak ada lagi dalam kenangan
Hanya senja jingga di atas langit Jakarta yang semakin kelam
Mengepul dalam asap bakaran ban bekas
Membias dalam serbuan gas air mata
Sisanya hanyalah luka sejarah yang tetap nganga
Bagi mereka yang tahu arti titik darah dan air mata

Senja jingga di atas langit Jakarta
Menyemburat, membentuk rupa-rupa
Betapa laju menit berlari menyelinap kedalam pedalaman lupa

Read More

Di bagian pertama dari tulisan ini telah dipaparkan secara garis besar tentang Pemilu yang ternyata belum dapat menjadi sebuah pijakan awal bagi terbangunnya sebuah kondisi kultural munculnya seorang pemimpin yang benar-benar disetujui oleh mayoritas rakyat. di bagian ini akan kita kupas lebih dalam tentang mengapa pemilu selama ini gagal menghasilkan pemimpin yang disepakati oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Dijaman ORde BAru, wacana soal calon presiden selalu sepi dari pemberitaan karena hampir selalu hanya ada calon tunggal. Memang, sempat beberapa kali ada pahlawan kesiangan yang sok aksi, demi gagah-gagahan atau demi legalitas kekuasaan Soeharto ada yang mencalonkan diri menjadi presiden. Boleh jadi para calon yang mencalonkan diri sebagai presiden tersebut memang berniat serius untuk bertarung dengan Soeharto, tapi di tingkat massa rakyat pencalonan itu hanyalah rekayasa penguasa belaka, karena selalu saja Soeharto yang memenangkan pertarungan tersebut. Pencalonan beberapa orang seperti yang telah ditulis di atas hanyalah sebagai topeng bagi penguasa agar pemilihan presiden yang dilakukan di tingkat DPR-MPR terkesan murni dan dilaksanakan berdasarkan asas Demokrasi. Pada masa ORde BAru, pemilihan Presiden dilakukan oleh para wakil rakyat yang duduk di gedung dewan yang terhormat, kita tahu, mayoritas anggota legislatif adalah orang Golkar, hanya segelintir yang berasal dari PDI dan PPP itupun belum dihitung anggota dewan dari PDI dan PPP yang membelot atau seide dengan anggota dewan mayoritas. Rakyat tidak pernah tahu bagaimana mekanisme pemilihan Presiden tersebut dijalankan oleh dewan legislatif. Apakah mekanisme pemilihannya secara aklamasi, voting, musyawarah atau mekanisme yang lain. bila mekanisme pemilihan yang dijalankan adalah mekanisme voting, apakah kemudian prinsip mekanisme voting tersebut one parti one vote atau one man one vote? bila yang dipilih adalah prinsip one man one vote maka menjadi wajar kalau kemudian Soeharto selalu berhasil memenangkan pemilihan presiden di tingkat DPR-MPR. Rakyat tidak pernah tahu mekanisme apa yang diambil dalam menentukan keputusan yang sangat vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya adalah, sekian lama kehendak rakyat diingkari oleh para wakil yang mereka pilih sendiri dan mereka percayai sebagai corong untuk menyuarakan kehendak mereka.

Pemilihan umum 2004 pun tiba, rakyat tidak hanya memilih para wakil yang akan duduk di gedung dewan, tapi untuk pertama kali mereka juga harus memilih Presiden dan Wakil Presiden mereka sendiri. Banyak yang berharap bahwa roda demokrasi sedang menggelinding ke arah yang lebih baik. memang benar dan harus kita akui bahwa praktik demokrasi setingkat lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. tapi kita juga harus mengakui bahwa praktik demokrasi yang sedang kita jalankan ini belumlah sempurna. Hampir setiap kali pemilu para petinggi partai sibuk kesana-kemari, konsolidasi kiri-kanan untuk berkoalisi dengan partai-partai lain baik yang segaris, seide, sealiran (satu ideologi) maupun yang berlainan sama sekali ideologinya. Kalau memang harus berkoalisi untuk menggalang kekuatan yang lebih besar, kenapa tidak digabungkan saja partainya? Mengapa harus ada demikian banyak partai? itu kan pemborosan namanya, pemborosan anggaran pemilu karena begitu banyak partai sehingga ukuran kertas suara pun menjadi boros, gambar-gambar partia politik, itu kan banyak makan tinta cetak, belum lagi anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk menyelenggarakan pemilu (dengar-dengar anggaran untuk pemilu 2009 memakan dana 7,2 T) 7,2 T itu tujuh ribu dua ratus milyard rupiah. Kalau mau tahu angka jutanya kalikan saja angka tujuh ribu dua ratus itu dengan angka seribu (wah, uang sebanyak itu kalau buat beli kerupuk dapat berapa kapal ya). Bayangkan bila semua partai yang berkoalisi tersebut digabung menjadi satu partai saja, mungkin dalam pemilu depan kita hanya akan memiliki tujuh sampai sepuluh partai politik saja.

Praktik koalisi antara beberapa partai belumlah begitu parah, meskipun jelas-jelas negara harus mengeluarkan uang lebih banyak akibat begitu banyaknya partai politik padahal toh harus berkoalisi juga, yang paling gawat adalah praktik loby yang dijalankan oleh para elit di tingkat atas. mereka seakan-akan berhak untuk memindahtangankan suara yang diberikan oleh massa pemilih, padahal prinsipnya kan seharusnya suara yang diberikan oleh pemilih itu bersifat tetap, tak tergantikan, tak terwakilkan dan tidak bisa dipindah tangankan. tidak perlu koalisi-koalisian, tidak perlu loby-loby an. Berapapun Jumlah suara yang didapat oleh seorang calon presiden, bila itu suara terbanyak dialah yang akan duduk sebagai presiden. Dengan begitu legalitas, keabsahan dan kemurnian hasil pemilu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bukan hanya sekedar data-data statistik belaka. Rakyat harus tahu mekanisme yang jelas tentang pemilihan presiden, quota suara, Koalisi beberapa partai dan pengalihan suara, loby-loby di tingkat elit hanya membingungkan rakyat belaka. Biarlah semua berjalan apa adanya, tanpa rekayasa, maka apa yang kita harapkan melalui pemilu akan segera tercapai dan bila ada kegagalan nantinya, maka kegagalan tersebut adalah kegagalan kita bersama dan harus kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama pula. Dengan begitu pencederaan atas kepercayaan rakyat pada lembaga pemilu yang dilakukan oleh para elit politik tidak akan pernah terjadi lagi.

Read More

Catatan Seputar Pemilu

Kelahiran seorang pemimpin secara kultural sangat dipengaruhi oleh situasi jaman. Sejarah revolusi Perancis yang meletus pada pertengahan abad-18 merupakan peristiwa sejarah yang tidak boleh dilupakan. Kekuasaan raja yang tidak terbatas , tanpa sistem kontrol serta berpusat pada satu tangan telah mengakibatkan penderitaan yang gila-gilaan di tingkat massa rakyat. Kemiskinan dan kemelaratan yang menjamur diseluruh negeri tersebut akhirnya menimbulkan perlawanan yang semakin lama semakin resistant di tingkat massa rakyat. Perlawanan rakyat tersebut akhirnya mampu menyeret sang penguasa ke tiang penggantungan. Peristiwa yang sangat terkenal itu merupakan cikal bakal permunculan sistem demokrasi yang dipelopori oleh Robespiere. Revolusi tersebut mampu menumbangkan sistem pemerintahan yang bersifat Absolute Monarchy dan menggantinya dengan konsep baru sehingga berdirilah Negara Perancis yang berbentuk Republik.
Revolusi Perancis mampu memunculkan sebuah sistem pemerintahan baru yang dibelakangan hari kita sebut sebagai demokrasi. Coba kita komparasikan dengan peristiwa 1998. Mengapa Reformasi 1998 tidak menghasilkan apa-apa? Ada sebuah kesalahan fatal yang terjadi di sini. Reformasi 1998 sama sekali tidak menghasilkan apa-apa karena peristiwa reformasi 1998 gagal melahirkan pemimpin yang disepakati oleh sebagian besar rakyat Indonesia karena suksesi yang tidak sempurna. Benar bahwa Reformasi 1998 mampu menggulingkan Presiden Soeharto dari singgasana kepresidenan, akan tetapi tahta itu kemudian diwarisi oleh B.J Habibie murid sekaligus pengikut Soeharto yang paling loyal, dan kesalahan terbesar justru terletak pada diri pelaku Reformasi itu sendiri. Pelaku reformasi 1998 tidak memiliki konsep atau gagasan yang jelas, yang dapat memberikan solusi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Platform reformasi yang diusung tidak jelas, tidak ada sistem yang ditawarkan, larut dalam euphoria atas lengsernya presiden Soeharto. Menjadi wajar kalau kemudian peristiwa reformasi 1998 tidak mampu menghasilkan seorang pemimpin yang memiliki otoritas yang menjadi panutan bangsa ini. Peristiwa Reformasi 1998 hanya menghasilkan pemimpin gadungan, advonturir dan oportunis yang pintar memanfaatkan celah untuk mencari popularitas.
Pemilihan Umum (singakatan ORde BAru: PEMILU) 2004 adalah sebuah pijakan awal bagi kebangkitan negeri ini. Untuk pertama kalinya massa rakyat diberikan kesempatan untuk memilih presidennya sendiri. Susilo Bambang Yudhoyono (karena budaya singkat menyingkat ORde BAru belum bisa dihilangkan maka kemudian disingkat menjadi SBY) Akhirnya marak menjadi Presiden Republik tercinta ini. Apakah kemudian Presiden SBY berhasil menjadi seorang pemimpin yang disepakati oleh sebagian besar rakyat? Sulit untuk menjawab pertanyaan itu secara langsung. Tapi, marilah kita sejenak berputar-putar untuk menemukan jawabannya. Dulu, di jaman ORde BAru, Golkar (yang saat itu tidak mau disebut sebagai partai) selalu berhasil memenangkan PEMILU (Singkatan ciptaan ORde BAru) dan menduduki sebagian besar kursi DPR-MPR selalu berhasil mendudukkan Soeharto menjadi Presiden, sehingga menjadi sebuah rahasia umum bahwa partai politik yang memenangkan pemilu secara otomatis akan mendudukkan calonnya di singgasana kepresidenan. Tiga puluh dua tahun kondisi ini berjalan dengan mulus sehingga pada Pemilu 1999 massa rakyat di tingkat bawah begitu shock dengan apa yang terjadi. PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri keluar sebagai pengumpul suara terbanyak tetapi tidak berhasil secara otomatis mendudukkan Megawati sebagai Presiden. Loby-loby politik di tingkatan elit, koalisi dari beberapa partai akhirnya mengangkat Abdurahman Wahid (Gus Dur) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi Presiden Ke-3 Republik ini. Betapa Shock massa Megawati menerima kenyataan baru ini karena menurut kacamata mereka bahwa partai pemenang pemilu secara otomatis akan duduk menjadi presiden seperti yang terjadi selama 32 tahun ini. Kenyataan tersebut sedikit mengikis kepercayaan massa rakyat terhadap lembaga pemilu.
Pemilihan umum 2004 pun tiba, untuk pertama kalinya rakyat memilih sendiri presidennya. Kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemilu kembali pulih. Terbertik sebuhah harapan, semoga kali ini pemilu mampu melahirkan seorang pemimpin yang dikehendaki oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Massa rakyat berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara dengan sebuah harapan besar menggantung di dadanya. Kembali loby-loby di tingkatan elit bermain dan koalisi antara beberapa partai mengotori lajunya roda demokrasi, mencederai kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemilu. Ketidak percayaan rakyat terhadap lembaga pemilu menjadi lebih parah dari sebelumnya. Massa rakyat menjadi apatis, karena logika massa di tingkat akar rumput, apa yang mereka pilih adalah yang terbaik buat mereka, dan suara yang mereka berikan bersifat tidak tergantikan dan tidak terwakilkan. Belakangan hari, setelah pemungutan suara selesai barulah mereka sadar, bahwa suara yang mereka berikan bisa dipindah tangankan dan diputarbalikkan seenaknya oleh pemain politik di tingkat elit melalui loby-loby dan koalisi beberapa partai.
Kepercayaan massa di tingkat akar rumput semakin tercederai oleh sistem dan mekanisme pemungutan suara itu sendiri karena sistem dan mekanisme pemungutan suara diatur oleh penguasa yang sedang berkuasa, sehingga segala regulasi maupun peraturan yang dikeluarkan sedikit banyaknya menguntungkan mereka karena mereka dapat menyingkirkan lawan-lawan politik yang berpotensi menganggu gugat kelanggengan kekuasaan mereka. Dalam bahasa sederhananya, mereka berhak membuat peraturan ataupun kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah partai politik agar mereka layak mengikuti pemilu. Itulah sebabnya setiap kali pemilu akan muncul aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan baru. Tidak bisakah kalau misalnya dirancang sebuah perundang-undangan yang fix (tetap) tak berubah-ubah dan tidak bisa dibelokkan dengan semena-mena oleh penguasa?
Pencederaan atas kepercayaan rakyat yang dilakukan oleh para elit politik melalui loby-loby di tingkat elit dan koalisi antara beberapa partai (yang jelas-jelas ideologinya berbeda), peraturan dan sistem pemilu yang dirancang oleh penguasa yang sedang berkuasa yang sedikit banyak menguntungkan mereka dan di sisi lain berperan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik mereka yang berpotensi untuk mengganggu kelangsungan kekuasaan mereka. Semua kenyataan tersebut membuat massa rakyat menjadi semakin apatis dengan lembaga pemilu, berkembang sebuah pemikiran di tingkat massa akar rumput bahwa, suara yang mereka berikan tidak mempunyai arti apa-apa dan perubahan yang mereka harapkan melalui pemilu hanyalah dongengan belaka. Sistem dan mekanisme pemungutan suara hanyalah formalitas belaka (kalau tidak bisa dikatakan justifikasi kekuasaan belaka), Public Election (pemilihan umum) hanyalah sebuah pesta yang berbiaya milyaran rupiah. Sementara para pelakunya tidak pernah memikirkan apapun untuk rakyat (kalau berpikir saja sudah tidak, mana mungkin melakukan sesuatu untuk rakyat). Sebagian lagi mulai bermain kritis-kritisan, kalau memang para pelaku pemilu tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat, ke mana saja mereka selama ini? Di mana mereka ketika rakyat berkeluh kesah tentang biaya hidup yang mahal, tentang rumah sakit yang menolak pasien miskin untuk berobat, ketika mereka berkeluh kesah tentang mahalnya biaya pendidikan di sebuah Negeri yang bernama Indonesia ini. Sekarang tiba-tiba saja mereka muncul dengan janji membela kepentingan rakyat, memperjuangkan nasib rakyat, berpihak terhadap rakyat. Kemana saja mereka selama ini? Ada sebagian yang lebih kritis lagi. Golongan ini mulai bertanya, kalau memang para pelaku pemilu tersebut memang berpihak kepada rakyat, kami mau bertanya rakyat yang mana yang mereka bela? Apakah mereka akan berpihak kepada rakyat yang dengan seenaknya menggusur pedagang kaki lima demi keindahan kota, padahal pedagang kaki lima tersebut menjadi pedagang kaki lima karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan kepada mereka. Apakah mereka akan berpihak kepada rakyat yang dengan seenaknya membakar kios-kios pedagang di pasar-pasar tradisional karena pusat-pusat perbelanjaan modern (Plaza, mall, supermarket) membayar pajak untuk setiap potong produk yang mereka jual sedangkan pedagang tradisional hanya membayar restribusi? Apakah mereka akan berpihak kepada rakyat yang dengan seenaknya menebangi hutan Negara tidak saja untuk dijual kayunya, tetapi kemudian menjual tanahnya kepada pihak swasta/asing untuk kemudian dijadikan lapangan golf dan hotel berbintang?
Praktik-praktik pencederaan terhadap demokrasi dan kepercayaan rakyat yang dijalankan oleh para pemain politik di tingkat elit selama ini telah membuat massa di tingkat akar rumput menjadi apatis dan alergi dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan politik, sehingga sebagian besar dari mereka datang ke bilik pemungutan suara hanya karena mereka diupah, artinya mereka mau memberikan suaranya hanya karena mereka telah menerima imbalan berupa uang, pakaian, dan makanan oleh salah satu partai politik tertentu dan atau calon anggota legislatif. Mereka sadar bahwa sesungguhnya mereka sedang mempertaruhkan masa depan mereka, tidak hanya untuk lima tahun ke depan, mereka sangat sadar dengan kondisi tersebut. Tetapi mereka sudah terlanjur apatis,. Toh lembaga pemilihan umum tidak pernah berhasil menghasilkan seorang pemimpin yang benar-benar disepakati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Transparansi dan keabsahan (legalitas) hasil pemilu hanyalah sebuah data-data statistik belaka, bukan hasil yang sebenarnya, karena hasil yang sebenarnya telah tercederai oleh praktik loby-loby di tingkat elit dan koalisi antara beberapa partai yang menurut lembaga pemilu dan para pelakunya adalah sebuah kewajaran.
Apakah loby-loby politik di tingkat elit dan koalisi antara beberapa partai politik tersebut adalah sebuah hal yang wajar? Mari kita kupas hal ini lebih dalam lagi, saya tidak berhak mengatakan ‘tidak’ atau ‘ya’. Biarlah kita yang menjawabnya bersama-sama. Negara Ini bernama Republik Indonesia (RI). Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, lembaga tertinggi Negara dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hanyalah sebagai mandataris (pemegang mandat) belaka. Segala kebijakan politik eksekutif (eksekusi, pembuat keputusan, presiden) sebelum diundangkan terlebih dahulu harus disampaikan oleh legislatif kepada rakyat yang mereka wakili, baru setelah mendapat persetujuan dari sebagian besar rakyat kebijakan (policy) tersebut di legalisir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kemudian diundangkan oleh eksekutif. Apakah selama ini massa rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan? Tidak. Alasannya karena suara rakyat sudah terwakili oleh suara dewan legislatif sebagai perpanjangan lidah rakyat. Hingga kemudian logika tersebut dibawa ke tingkat pemilihan umum, loby-loby politik dan koalisi antara beberapa partai yang kemudian mereka anggap sebagai sebuah kewajaran itu terus-menerus dipraktikkan sampai pada tingkat yang paling parah. Suara rakyat yang seharusnya tidak bisa dipindahtangankan, tidak tergantikan, dan tidak dapat diwakilkan tersebut diperkosa sedemikian rupa demi menggoalkan seorang calon presiden menjadi presiden. Tidak pernah elit-elit politik bertanya terlebih dahulu kepada massa pemilihnya apakah mereka setuju bila suara yang mereka berikan dialihkan pada seorang calon presiden atau tidak. Massa pemilih dikondisikan hanya sebuah obyek yang tidak mengetahui apa-apa, massa pemilih hanya dianggap sebagai sapi perahan penghasil suara yang dapat mereka beli setiap lima tahun sekali.
Dalam hal ini, menurut apa yang telah dipaparkan di atas, sesungguhnya partai politik dan anggota legislatif yang duduk di gedung dewan sama sekali tidak berhak memindahtangankan suara yang telah diberikan oleh massa rakyat dengan alasan apapun juga. Bila kita sudah sampai pada tahap ini, maka kelahiran seorang pemimpin yang benar-benar disepakati oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui lembaga pemilu niscaya akan menjadi kenyataan. Bila kita sudah sampai pada tingkat kesadaran bahwa suara yang diberikan oleh massa rakyat melalui Pemilu tidak dapat dipindahtangankan, tidak terwakilkan dan tidak tergantikan melalui loby-loby di tingkat elit dan koalisi antara beberapa partai, bila kita sudah sampai pada tingkat kesadaran yang memposisikan massa pemilih sebagai subyek penggerak dan penentu arah demokrasi, bukan sekedar sapi perahan penghasil suara lima tahunan , niscaya akan lahir seorang pemimpin yang disepakati oleh mayoritas rakyat Indonesia yang bekerja untuk dan di dalam pengawasan rakyat sehingga fungsi kontrol legislatif benar-benar berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat.
Tulisan ini dibuat tidak untuk mengajak massa rakyat untuk memboikot pemilu, bukan pula untuk mengajak bergolput ria. Tulisan ini dibuat untuk mengajak kita sama-sama berpikir demi kemajuan negeri kita tercinta ini. Menarik untuk dicermati, ke arah mana roda demokrasi menggelinding di pemilihan umum 2009 ini, apakah ke arah perbaikan atau kemunduran. Tapi apapun nanti hasilnya, ke manapun roda demokrasi menggelinding tak perlu pesimis. Toh semua kesalahan itu nantinya bila dievaluasi akan membawa kita selangkah lebih dekat ke arah perubahan. Semoga pemilu 2009 ini bisa menjadi pijakan awal terciptanya kultur berpolitik yang baru, yang lebih sehat, terarah, tepat sasaran dan murni, yang benar-benar mencerminkan kehendak massa rakyat di tingkat akar rumput, bukan mencerminkan kehendak para elit politik di tingkat atas.

Read More

sebentuk rembulan
melingkar atas kepalamu
memburam dalam tikaman bedak
yang sekian tahun menambal kepura-puraan
bercak darah, lendir berceceran
membunuh rerumputan yang rebah tertindih
tubuh-tubuh durhaka, binatang purba
mengangkang dan tertawa

sebentuk rembulan
melingkar atas kepalamu
memburam dalam tikaman bedak
yang sejak kekal menambal kerut-kerut tebal
bercak darah, lendir berceceran
membunuh rerumputan, tertindih
tubuhmu yang rebah
hening
diam
tak bernyawa
tinggal nama
menuju kekekalan

Read More

entahlah, terkadang kerinduan untuk ngobrol lebih lama lagi muncul begitu tiba-tiba. menemukan dirimu ternyata tak semudah memasukkan nama atau kata ke search engine. tinggal tekan enter maka langsung ketemu. Kau...ah...begitu misteriusnya, datang dan pergi sesuka hatimu, seenak perutmu sendiri. tapi sudahlah. diantara kita pernah terjalin semacam kesepakatan bahwa tidak akan ada pemaksaan kehendak.

hanya saja, menemukan dirimu bagai mencari sesuatu yang tak diketahui terletak di mana, lebih sering ada di lipatan memory saraf otak kecil ketimbang berada di nyata. kau........ah............demikian misteriusnya. this is a real life...or this is just fantasy.....????

Read More